Diskusi soal Pendidikan, Rahmad Masud: Gaji Guru Honorer tak Boleh di Bawah Rp 5 Juta

Ruangguru.my.id_Program Tribun on Focus live dan Smart FM Balikpapan membahas tentang Problematika Dunia Pendidikan.

Menghadirkan narasumber Wakil Walikota Balikpapan H Rahmad Mas’ud dan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Balikpapan Muhaimin dipadu host Manajer Produksi Sumarsono dan Pemimpin Redaksi Smart FM Etty Haryani.


Seperti diketahui dalam rangka memberi solusi pembelajaran daring (online), Disdikbud Kota Balikpapan mencanangkan program peduli dengan mendonasikan gawai dan laptop layak pakai.

Diusung dalam program Peduli Pendidikan 1708, ini juga sebagai gerakan memperingati HUT Kemerdekaan RI pada 17 Agustus 2020.

Wakil Walikota Rahmad Mas’ud mengatakan, untuk kebijakkan sarana dan fasilitas Pemkot Balikpapan akan memfasilitasi HP dan laptop, artinya pemkot memudahkan siswa untuk belajar jarak jauh.

"Permasalahannya kalau di perbatasan yang orangtuanya awam dan tidak paham serta wawasan keilmuannya soal pendidikan kurang, itu jadi dilema juga," ungkapnya.

Wakil Walikota Balikpapan H Rahmad Masud ikut melakukan penyembelihan hewan kurban yang berlangsung pada hari tasyrik, 12 Dzulhijjah bertepatan dengan hari Minggu (02/07/2020). (HO)
Disebutkan, Rahmad bagaimana diberikan inovasi bahwa pendidikan itu penting untuk anak-anak, sehingga harus ada inprovisasi dalam pendidikan.

Menurut Rahmad, prasarana dan sarana infrastruktur sekolah harus disiapkan, karena dari tahun ke tahun jumlah siswa terus bertambah, bahwa untuk membangun sekolah itu tidak harus, hari ini diminta, hari ini juga dibangun.

"Apalagi untuk Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), sekarang wewenang dipegang provinsi, yang diperlukan adalah komunikasi politik, bagaimana SMK itu cepat teralisasi. Kemarin sudah deal SMKN 7 di Barat, tetapi regulasi berubah. Insya Allah tahun depan akan terealisasi," ungkapnya.

Masih menurut Rahmad, jika menyiapkan fasilitas sekolah, ada kendala lagi jika sekolah bertambah, yakni tenaga pengajarnya, mungkin banyak warga yang tidak tahu.

Sementara itu, Kadisdikbud Muhaimin menjelaskan, sampai hari ini kekurangan guru SD ASN sebanyak 116 orang, dan tahun ini guru SD yang purna tugas ada 20 orang, dan tahun 2021 guru purna tugas 23 orang, dan tahun 2022 guru purna tugas lagi sebanyak 43 orang.

"Artinya jika kita ajukan ke Pemerintah Pusat 100 orang yang disepakati hanya 10 orang. Atau hanya sepersekian, kami tetap berupaya untuk pendidikan anak-anak kita. kami siasiti dengan mengambil guru honor, dan menunggu penerimaan ASN pendidikan," ujarnya.

Rahmad melanjutkan, Pemerintah harus hadir di setiap kecamatan. Untuk tenaga guru honorer pada saat menjabat PLT Walikota telah menaikkan honor guru setara UMR dan tahun 2018 terealisasi dari Rp 1,3 juta naik menjadi Rp 2,7 UMK saat itu.

"Sebenarnya gaji guru honorer tidak boleh di bawah Rp 5 juta. InsyaAllah Ke depannya kita ihat mudah-mudahan anggaran keuangan kita mampu. Kalau toh tenaga kerja guru kita ini secara penerimaan cukup saya yakin pengajarannya juga maksimal," ungkapnya.

Namun untuk kewenangan untuk ASN harus di pemerintah pusat, nanti ada Perda Pendidikan yang menyebutkan gaji guru honorer harus disesuaikan dengan UMK setempat.

"Harusnya honorer guru sesuai UMK. Kalau UMK terus naik, honor guru juga ikut naik, sekarang Rp 2,9 juta, harusnya ada Perda Pendidikan yang berbunyi kalau UMK naik gaji guru honorer juga naik, dan tiap tahun tidak harus dibahas," ungkapnya. (*)

Belum ada Komentar untuk "Diskusi soal Pendidikan, Rahmad Masud: Gaji Guru Honorer tak Boleh di Bawah Rp 5 Juta"

Posting Komentar

Catatan: Hanya anggota dari blog ini yang dapat mengirim komentar.

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel