Surat Edaran Mendikbud Minta Warga Satuan Pendidikan Menghindari Kontak Fisik

Selamat datang di Ruangguru.my.id_Penyebaran virus corona atau covid-19 di Indonesia cukup cepat. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) RI Nadiem Makarim mengeluarkan surat edaran yang berisi 18 instruksi dalam rangka pencegahan perkembangan dan penyebaran virus ini di lingkungan satuan pendidikan.

Salah satu poin dalam surat edaran nomor 3 tahun 2020 tentang Pencegahan Corona Virus Disease (Covid 19) pada Satuan Pendidikan tersebut, tertulis bahwa warga satuan pendidikan sebaiknya menghindari kontak fisik secara langsung.

"Mengingatkan warga satuan pendidikan untuk menghindari kontak fisik langsung (bersalaman, cium tangan, berpelukan, dan sebagainya)." Begitu yang tertulis di poin 15.
Selain itu, Mendikbud juga meminta untuk menunda kegiatan yang mengumpulkan banyak orang atau kegiatan di lingkungan luar satuan pendidikan, seperti berkemah dan studi wisata).

Surat yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pendidikan Provinsi, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi, Pemimpin Perguruan Tinggi, dan Kepala Sekolah di seluruh Indonesia juga meminta untuk membatasi tamu dari luar satuan pendidikan.

"Mengingatkan seluruh warga satuan pendidikan untuk tidak berbagi makanan, minuman, dan alat musik tiup," imbuhnya.
Satuan pendidikan juga diminta untuk memastikan ketersediaan sarana untuk cuci tangan pakai sabun (CTPS) dan alat pembersih sekali pakai (tissue) di berbagai lokasi strategis di satuan pendidikan.

Selain itu, satuan pendidikan diminta untuk memastikan bahwa warga satuan pendidikan menggunakan sarana CTPS (minimal 20 detik) dan pengering tangan sekali pakai sebagaimana mestinya, dan perilaku hidup bersih sehat (PHBS) lainnya.

Satuan pendidikan juga diminta untuk melakukan pembersihan ruangan dan lingkungan satuan pendidikan secara rutin.

"Khususnya handel pintu, saklar lampu, komputer, papan tik (keyboard) dan fasilitas lain yang sering terpegang oleh tangan," bebernya.

"Gunakan petugas yang terampil menjalankan tugas pembersihan dan gunakan bahan pembersih yang sesuai untuk keperluan tersebut," imbuhnya.

Selain itu, absensi (ketidakhadiran) warga satuan pendidikan juga harus terus dimonitor. Dan apabila ada warga satuan pendidikan yang sakit, maka diharuskan untuk diberi izin untuk tidak datang ke satuan pendidikan.

"Tidak memberlakukan hukuman/sanksi bagi yang tidak masuk karena sakit, serta tidak memberlakukan kebijakan insentif berbasis kehadiran jika ada," tegasnya.

Jika terdapat ketidakhadiran dalam jumlah besar karena sakit yang berkaitan dengan pernafasan maka harus melaporkan kepada Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan dan/atau Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi.

"Mengalihkan tugas pendidik dan tenaga kependidikan yang absen kepada pendidik dan tenaga kependidikan lain yang mampu." Demikian yang tertulis dalam edaran.

Apabila level ketidakhadiran dianggap sangat mengganggu proses belajar-mengajar maka diharuskan berkonsultasi dengan Dinas Pendidikan atau Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi untuk mendapatkan pertimbangan apakah kegiatan belajar-mengajar perlu diliburkan sementara.

Tak lupa, mengoptimalkan peran Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) atau unit layanan kesehatan di perguruan tinggi dengan cara berkoordinasi dengan fasilitas pelayanan kesehatan setempat dalam rangka pencegahan penyebaran Covid 19.

"Berkomunikasi dengan Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan dan/atau Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi setempat untuk mengetahui apakah Dinas Kesehatan telah memiliki semacam rencana atau persiapan dalam menghadapi Covid 19," tulisnya.

Namun demikian, satuan pendidikan tidak harus mampu mengidentifikasi Covid 19.

"Kementerian Kesehatan yang akan melakukannya, sehingga satuan pendidikan harus melaporkan dugaan Covid 19 kepada Kementerian Kesehatan setempat untuk dilakukan pengujian," katanya.

Perlu diingat bahwa mayoritas penyakit terkait dengan pernafasan bukan merupakan Covid-19.
Satuan pendidikan juga harus memastikan makanan yang disediakan merupakan makanan yang sudah dimasak sampai matang.

"Warga satuan pendidikan dan keluarga yang bepergian ke negara-negara terjangkit yang dipublikasikan World Health Organization (WHO) diminta untuk tidak melakukan pengantaran, penjemputan, dan berada di area satuan pendidikan untuk 14 hari saat kembali ke tanah air," tutup surat yang ditandatangani Nadiem tersebut.

Sumber : malangtimes.com

Demikian berita dan informasi terkini yang dapat kami sampaikan. Kami senantiasa memberikan berita dan informasi terupdate dan teraktual yang dilansir dari berbagai sumber terpercaya. Terima Kasih atas kunjungan anda semoga informasi yang kami sampaikan ini bermanfaat.

Belum ada Komentar untuk "Surat Edaran Mendikbud Minta Warga Satuan Pendidikan Menghindari Kontak Fisik"

Posting Komentar

Catatan: Hanya anggota dari blog ini yang dapat mengirim komentar.

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel